Togog dan Wayangan Politik Era Jokowi


 

Tak ada satu pun yang perlu terkaget-kaget jika di masa-masa  mendekati Pilkades, Pilkada, lebih-lebih Pilpres kita tak akan pernah  sepi dari gonjang-ganjing. Untuk skala kampung saja, musim mendadak panas dan gaduh.

Di pos- pos ronda, warung kopi dan tempat nongkrong, bahkan beranda  rumah warga ada saja perbincangan perihal siapa yang bakal nyalon tahun  ini, bagaimana sosok dan sejarah hidupnya, siapa temannya, hingga pada  transaksi kecil penggiringan suara dan pertanyaan “bagian dari kawan atau lawan”?

Satu kelompok memainkan politik perhatian dengan tampil sebagai  pembela, mobilisasi yang masif merebut ruang-ruang media dan menempatkan  diri dalam panggung paling kolosal dalam demokrasi; aksi massa!  Di  sisi lain, sebagian kelompok membentengi diri dengan politik pencitraan  dengan terus menggelembungkan identitas “siapa yang paling Pancasila”.

Cak Nun (Emha Ainun Nadjib), pada 1995 pernah mengumpamakan gejala  semacam ini dengan karakter pewayangan yang bernama Togog, kakak sulung  Kiai Semar dan Bathara Guru.  Togog adalah satu-satunya karakter yang  barangkali dapat kita lekatkan pada massa yang aktif dalam moment dan  peristiwa politik sebagai kekuatan aksi yang jago mengkritik, namun tak  pernah benar-benar didengar.

Jangankan diberi tempat ataupun posisi, untuk didengar aspirasinya  Togog laksana uap yang begitu mudah dilenyapkan. Namun, Togog tetaplah  togog; ia aktif menyuarakan “kebenaran” yang diyakininya. Raja-raja  silih berganti, Togog setia melontarkan aspirasi dan kritiknya walau  dengan begitu mudahnya memburai laksana debu.

Baca Juga:   Hantu Kegetiran dalam Kebudayaan Kita Kontemporer

Politik  layaknya meja judi yang mengasyikkan bagi banyak orang.  Bagaimana tidak, politik membuat kita bergairah dan hidup (seakan) punya  harapan dan tantangan. Kita boleh ribut melontarkan puja dan cerca pada  pihak kawan maupun lawan. Kita bisa saja menggerakkan massa aksi,  menjadi relawan menghimpun modal suara sekaligus melakukan penyudutan  pada pihak lawan—dalam kasus Orba hal ini justru menjelma  totaliterianisme. Meminjam bahasa penyair Argentina, Louis Valenzuela, dunia bernafas politik, makan politik dan berak politik!

Pertanyaannya, kepada siapakah harapan-harapan dari setiap momentum  politik (di negeri ini) berpulang? Rakyat? Kelompok? Atau hanya  segelintir orang? Kita sama-sama insyaf bahwa pada setiap momentum  “pesta rakyat” tiap-tiap kepala sedang bertaruh atas kepentingannya dan  mencoba mengkalkulasi kesempatan ekonominya untuk dibengkakkan.

Pengalaman politik kita adalah politik para elit. Tujuan politik  kepemimpinan kita meletakkan pejabat publik seperti Presiden, Gubernur,  Bupati, Kepala Desa dan sebagainya sebagai pusat segalanya. Perhatian  kita pada setiap “gonjang-ganjing” rutinan ini mereduksi kepemimpinan  dan membebankannya hanya pada segelintir elit yang kita tahu tak ada  yang tak bopeng.

Tak dapat dipungkiri, sejarah hanya mencatut sedikit nama untuk  perjuangan-perjuangan yang mengucurkan keringat—bahkan darah—banyak  orang. I’tikad politik kita ujung-ujungnya adalah memberikan  panggung untuk para elit dan mengaburkan realisasi kepentingan bangsa  sebagai akumulasi kesejahteraan masyarakat hingga tataran paling bawah.

Tak heran bila pengikatan kita sebagai suatu kelompok pendukung pada  akhirnya menarik kita pada “perseteruan” kurang penting, dengan atau  tidak menggunakan senjata agama, di mana ketika pasca momen pemilu  bersamaan dengan terpilihnya calon yang diusung, kita akan kembali pada  persoalan keseharian yang tak sepenuhnya teratasi. Kita baru akan gaduh  kembali bila salah satu pejabat publik ini tertangkap tindak pidana  korupsi, misalnya.

Baca Juga:   Puasa, Reesensialisasi Budaya

Segala isu dapat dimainkan, misal yang paling mutakhir, kita baru  saja melewati masa-masa demam G 30 S-PKI. Sebagian kelompok  membangkitkan “hantu” PKI yang telah lama dipendam dalam kubur (ingatan)  masyarakat, bahkan sampai tulisan ini ditulis keriuhannya tak selesai  menggema di pedalaman kampung, balai-balai desa, komunitas-komunitas  kecil bahkan hingga ke takmir-takmir Masjid.

Kita tak bisa meleraikan diri dari tiga dimensi yang melekat pada  perjalanan kita sebagai suatu bangsa. Tiga dimensi ini adalah; masa  lalu, hari ini dan proyeksi masa depan. Ketiga dimensi ini mengikat kita  sekaligus dapat menjadi alat apapun; untuk membangun bahkan  menghancurkan, untuk merangkul bahkan menjatuhkan lawan.

Pada 1968, Arief Budiman memberikan refleksi atas pembacaan kita  mengenai peristiwa G 30 S-PKI agar tak sekedar dilihat sebagai suatu  peristiwa politik kekuasaan. Kita sadari, tragedi ini telah merombak  total struktur kekuasaan kala itu, melahirkan Orde Baru yang yang tak  kalah menakutkan. Ini terjadi dikarenakan orientasi dan paradigma kita  yang melihat politik sebagai altar dari kekuasaan, tambahnya.

Dengan atau tanpa kita sadari, kita telah membentuk sendiri idealitas  kepemimpinan politik lewat tangan-tangan mereka yang pandai memakai  bedak. Kepemimpinan direduksi sedemikian rupa dalam perwujudannya  terhadap pejabat publik dan elit politik. Kita mungkin menolak politik  sebagai panglima, namun melakukan penegasan atasnya secara massal di  banyak lapangan.

Baca Juga:   Esai Sebelum Jumatan

Hal ini lebih disayangkan lagi, ketika ormas-ormas agama yang  dicitrakan sebagai pembela Islam ataupun penjaga NKRI ikut serta  menyuburkannya. Menciptakan suatu “berhalaisasi” terhadap kepemimpinan  elit secara langsung ataupun tidak.  Kita mereduksi makna bahwa setiap  orang (kepala) adalah pemimpin dengan sebatas dipahami bahwa rakyat  kecil hanyalah pimpinan rumah tangga—tak lebih. Ghalibnya, hal ini tentu keliru karena memandulkan peranan partisipatif dan peranan individu dalam kehidupan bersama.

Politik memang menyediakan tempat untuk “permainan” dan “keisengan”  belaka, ini dapat kita pahami. Masyarakat (terutama kelas menengah)  sangat dapat menerima kenyataan ini. Gontok-gontokan di social-media misalnya,  adalah kelumrahan yang tak sepenuhnya dapat dikendalikan, politik dalam  takar tertuntu merupakan bagian dari konsumsi hiburan kita.

Kita barangkali memang Togog, namun dalam jelmaannya yang paling  baru, terus sibuk meributkan kritik terhadap penguasa namun tak punya  daya untuk didengar. Lantas melontarkan yel-yel maupun kritik untuk  kepentingan yang pada hakikatnya hanya menyentuh “penguasa” secara  pribadi dan permukaan tanpa merombak pandangan siapa sebenarnya  “penguasa” itu dan bagaimana kelahirannya sangat bergantung dari  kedewasaan masyarakatnya.

Ke-Togog-an kita, di tengah pusaran kehibukan politik ini, sangat  dapat dirasakan (dengan sedikit menjengkelkan) oleh respon Jokowi lewat  slogannnya yang khas; Biasa saja!

BERIKAN KOMENTAR

Hamdani

Selain melukis, menulis puisi dan esai. Kini tinggal di Pamekasan, Madura.

Togog dan Wayangan Politik Era Jokowi

Choose A Format
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Image
Photo or GIF