Struktur Politik Elit dan Kultur Pemilukada Sampang

Karena itu pertarungan politik Sampang bukan semata pertarungan memperebutkan kekuasaan, namun ia sebagai arena peneguhan elit kultural.


Beberapa teman asal Madura mengajukan pertanyaan menarik kepada saya saat ngobrol santai di warung kopi beberapa waktu yang lalu. Mengapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Sampang tidak mengalami hiruk pikuk luar biasa sebagaimana di tiga kabupaten lainnya di Madura?

Pertanyaan ini mungkin tampak sederhana, namun membutuhkan jawaban yang serius. Sebab fenomena yang ditangkap oleh teman-teman itu menjelaskan kultur politik yang berbeda dari tiga daerah lainnya. Selain itu, pertanyaan ini menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat luas dalam diskursus politik di daerahnya.

Jawaban pertama yang bisa saya berikan pada pertanyaan ini adalah bahwa kultur politik Sampang tampak lebih menekankan pada politik elit bukan politik rakyat. Menurut saya, dua kata kunci ini menarik untuk memahami kontestasi politik yang sedang berlangsung.

Karena itu, politik di kabupaten ini berjalan agak senyap tidak terlalu melibatkan riuh media konvensional maupun media sosial sebagai refresentasi suara publik. Aspirasi itu sudah barang tentu ada, namun tampaknya belum bisa melibatkan semua elemen masyarakat hingga pada tingkat paling bawah sebagaimana di tiga kabupaten lainnya.

Demokratisasi di Sampang memang melembaga melalui tahapan pemilukada dan berjalan sebagaimana mestinya. Namun secara Kultur, demokrasi di Sampang belum berjalan sebagaiamana idealitas dan pengertian dasar dari kata itu. Meminjam bahasa Rocky Gerung di ILC beberapa waktu yang lalu bahwa pemilukada bergerak dengan teknik, institusi, dan perangkat modern namun dalam alam praktiknya sangat elitis bahkan feodalis. Pemilukada Sampang adalah contoh ril dari pernyataan itu.

Baca Juga:   Jalan Ini, Jalan Puisi Seorang Kiai

Rasionalitas politik di Sampang mandek di tingkat elit-elit lokal. Sebab, merekalah yang sepenuhnya mengendalikan permainan politik. Pertanyaanya adalah di mana eksistensi masyarakat? Masyarakat adalah arena pertarungan politik elit itu, dia objek permainan, bukan subjek sadar yang bermain dalam setiap proses politik. Hal ini bisa dilihat dari belum masifnya mereka terlibat dalam perdebatan publik mengenai dikursus politik yang sedang berlangsung di daerah mereka.

Struktur politik Sampang masih didelegasikan pada elit-elitnya. Masyarakat Sampang bisa dibilang miskin kepedulian pada urusan pemerintahan. Belakangan memang tampak membaik setelah diintervensi oleh kewajiban-kewajiban administrasi sebagai warga negara. Tetapi hal itu belum berpengaruh dalam kultur politik di tingkat kabupaten. Mau tidak mau akhirnya kekuasaan sosio-politik masih terus dikendalikan elit yang naik gelanggang dan menemukan ruang eksistensi baru pasca reformasi.

Akhirnya, pemilukada menjadi ajang deklarasi penguasa kawaasan. Karena itu pertarungan politik Sampang bukan semata pertarungan memperebutkan kekuasaan, namun ia sebagai arena peneguhan elit kultural.

Hampir semua peneliti mendeskripsikan elit lokal seperti Blater dan kyai sebagai non-governmental elite. Asumsi ini benar di jaman dulu, namun dalam perkembangannya kini, tidak mungkin lagi ditempatkan demikian, sebab mereka saat ini telah menjadi aktor politik meski kemudian tetap bergerak dalam mekanisme kultural mereka.

Sumber daya kedua elit ini muncul dalam lanskap kultural yang berbeda, memiliki pengaruh dan lahan yang berbeda pula, namun dalam politik pasca reformasi tidak demikian adanya. Mereka tidak hanya menjalin relasi namun terintegrasi sebagai bagian dari kalkulasi suberberdaya dan mesin politik.

Baca Juga:   Pengetahuan sebagai Minuman Ruhani

Menariknya adalah, dalam konteks kontestasi politik Sampang, Blater tampaknya lebih memiliki pengaruh ketimbang para Kiai. Mereka lebih mengendalikan panggung permainan di ring satu politik meski calon bupatinya adalah Kiai misalnya, sebab Kiai masih kuat sebagai simbol moral yang bersih. Namun dalam link-link politik, Blater terlihat lebih tajam dan mengakar ketimbang para Kiai.

Lihat saja bagaimana pengaruh klebun Kagi’, Sapra’e dan atau Aba Sahid di bagian utara Sampang. Hal ini berbanding terbalik dari tiga kabupaten lainnya dimana Kiai dan pesantren lebih intim dengan masyarakat bawah dalam segala bidang. Di Sampang kalkulasi suara pun ada di tangan Blater, sebab Institusi kepala desa yang mereka kuasai menjadi spektrum utama mesin dan pengendali politik di kabupaten ini.

Jawaban kedua yang bisa saya berikan pada pertanyaan yang diajukan teman-teman di awal adalah, Sampang tidak memiliki pesantren-pesantren besar yang berpengaruh luas dan mampu menjadi aktor utama dalam transformasi kesadaran politik masyarakat. Pesantren dan politik memang dua elemen berbeda. Namun, dua elemin ini memiliki sinergi intim dalam realitas sosio-politik. Pesantren melalui struktur jejaring alumninya memliki role of social politic yang sangat signifikan.

Di Bangkalan misalnya, pesantren warisan Syaikhona Kholil berpengaruh hingga level masyarakat paling bawah dan memainkan peran sentral bagi diskursus politik masyarakat. Bisa dibilang, pertarungan politik Bangkalan adalah pertarungan trah Kiai Kholil.

Baca Juga:   Revolusi Media (Sosial) dan Legitimasi Keulamaan

Di Pamekasan ada Pondok Pesantren Banyuanyar yang sejak awal menjadi motor utama dalam membangun kesadaran politik melalui tagline yang terkenal “gerakan satu tekat istiqomah”. Begitu pun di Sumenep ada Pesantren Annuqoyah yang tidak bisa diabaikan dalam membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat, alumninya menjadi aktor-aktor politik penting di daerah ini.

Pesantren secara kelembagaan memang tidak berpolitik, tetapi dalam realita politik daerah, mereka memiliki peran sosio-politik yang sangat kuat terutama melalui struktur kekerabatan dan jejaring alumni yang luas. Tiga pesantren yang telah saya sebutkan di atas, memiliki kontribusi yang tidak bisa dianggap sederhana dalam membangun nalar politik masyarakatnya. Sampang belum memiliki itu. Eksistensi pesantren di Sampang tidak cukup kuat dalam membangun nalar politik. Mereka memiliki pengaruh yang sangat terbatas.

Di tiga kabupaten lainnya pesantren merupakan medium candradimuka sosial-politik, namun tidak demikian di Sampang. Di daerah ini Blater masih lebih dominan perannya, namun peran itu tidak transformatif dan terbatas di kalangan mereka saja. Karena itu, masyarakat tampak pasif dalam proses dan tahapan politik yang sedang berlangsung.

Sekalipun agak senyap, tetapi sebenarnya permainan politik lebih keras. Inilah alasan mengapa pemilukada di Sampang tidak sehingar-bingar di Pamekasan misalnya, yang disebabkan oleh adanya perbedaan struktur politik. 

BERIKAN KOMENTAR

Abd. Aziz Faiz
Peneliti di ISAIs (Institute of Southeast Asian Islam), Yogyakarta.

Struktur Politik Elit dan Kultur Pemilukada Sampang

Choose A Format
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Image
Photo or GIF