Nasionalisme, Kekuasaan dan Demokrasi

‎Belakangan ini, kehendak untuk bangkit dari kelompok-kelompok yang merasa pewaris Islam ‎paling sahih tentu tidak bisa dilepaskan oleh cara pandang atas sejarah.


Menjelang tahun-tahun politik mendatang (Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019), perlu kiranya kita ‎melakukan suatu napak tilas, mencoba memutar balik, bergerak memundurkan waktu dan memasuki gerbang sejarah masa lalu Nusantara, kini Indonesia.‎

Sebelum kedatangan penjajah Eropa ke Nusantara, daerah-daerah Nusantara merupakan ‎gugusan pulau yang di di dalamnya berdiri kerajaan-kerajaan (kingdom state). Ada ‎Sriwijaya, Majapahit, Banten, Demak, Mataram, Tidore dan lain-lain. 

Saat itu, penduduk ‎Nusantara merupakan sebagai komunitas nyata dan lokal dalam teritorial kerajaan. Masyarakat Nusantara ‎saat itu, sebagaimana dikatakan Gardono Sujadmoko, belum membayangkan komunitas yang ‎bernama bangsa atau yang oleh Ben Anderson disebut imagined community.

Konsep imagined community ini barangkali layak dipertanyakan kembali. Sebab, catatan ‎Denys Lombard dalam “Nusa Jawa: Silang Budaya” menjelaskan hubungan ekonomi-‎perdagangan dan pertukaran kebudayaan antarmasyarakat Nusantara yang saat itu sudah cukup intens. Ini terjadi melalui jalur maritim dan proses-proses transaksi di kota-kota bandar berbagai daerah Nusantara. Dari proses tersebut, tercipta semacam memori ‎kolektif dari hubungan kerjasama antara kerajaan, perkawinan silang, jejaring keilmuan para santri kelana dan dalam bentuk cerita-cerita rakyat, juga dalam babad-babad.

Kemudian, bangsa Eropa datang. Pada awalnya mereka berdagang lalu menjajah. Situasi keterjajahan di tiap ‎teritori Nusantara ini, membuat Bumiputera mengalami nasib dan penderitaan yang sama. ‎Dari situ, tumbuhlah rasa persatuan antar warga yang belakangan menjadi benih rasa “kebangsaan” ‎‎(nation). Jadi, rasa kebangsaan ini muncul akibat adanya “common suffering” (penderitaan bersama).

Kehendak untuk merdeka kemudian semakin memapankan apa yang kita sebut ‎‎“nasionalisme”. Di tangan Soekarno, nasionalisme diterjemahkan sebagai upaya kebangkitan ‎negara terjajah dan sikap anti kolonialisme. Kemudian, oleh Soeharto, “nasionalisme” ‎ditafsirkan secara berbeda dengan menjinakkan dan menyelaraskannya dengan agenda ‎pembangunan dan persatuan dan kesatuan serta integrasi bangsa. Soeharto jatuh, ‎nasionalisme kembali mengalami ‘ujian’ di bawah bayang-bayang konflik komunal antaranak ‎bangsa yang meniscayakan disintegrasi. ‎

Baca Juga:   Tasawuf ala Nabi Muhammad SAW

***

Kini, pasca 20 tahun reformasi, nasionalisme mengalami perkembangan yang lebih luas. Diam-‎diam, muncul nasionalisme rasa “syari’ah” yang oleh sebagian kalangan sedang diimpi-‎impikan dengan jargon “NKRI Syar’iah”. Lupakan dulu khilafah, sebab setelah ormasnya digebuk, algojo-‎algojo khilafah kini berlindung di bawah karisma ikon panglima 212. Tak ketinggalan, ‎singa-singa mimbar (virtual) baru dan berbagai elemen garis kanan lainnya merapatkan barisan di bawah payung 212. ‎

Konsolidasi yang jauh dari kategori main-main juga dihelat di tanah suci, konon dengan mengusung misi yang tak kalah ‎suci. Bocoran video yang beredar mengabarkan bahwa perjuangan moral, dakwah ‎dan jihad media sosial akan terus dilanjutkan. Tak ada yang salah dari itu semua.  Dalam beberapa hal, ia menggambarkan apa yang oleh ‎Saba Mahmood disebut “politik kesalehan” atau the politic of piety. Politik kesalehan ini menurutnya adalah semacam politik kebudayaan untuk menegakkan nilai-nilai Islam di tengah tata nilai kehidupan yang “dianggap” semakin “sekuler”.

Kembali vokalnya suara-suara Islam dalam situasi politik dua tahun terakhir ini mengingatkan ‎kita pada terma Islamic nationalisme. Istilah ini banyak digunakan oleh para Indonesianis, ‎seperti Wertheim (1953), Benda (1983) dan kemudian Michael Laffan dalam “Islamic ‎Nationhood and Colonial of Indonesia”. Apakah gejala kebangkitan 212 menyusul terbentuknya ‎Koperasi Syari’ah 212, Mart 212, dan jargon kebangkitan pribumi Muslim ini dapat dikatakan sebagai‎ “Islamic nationalism reborn” alih-alih menggunakan istilah populisme?

Baca Juga:   Puasa, Reesensialisasi Budaya

Pertanyaan itu layak digaungkan mengingat ‎Koperasi Syari’ah 212 dan Mart 212 mengingatkan kita pada Sarekat Dagang Islam (SDI) ‎- Sarekat Islam (SI putih dan merah) yang memilki watak anti kolonial. Keduanya saat ini diklaim memiliki semangat ‎anti neokolonialisme-kapitalisme, juga untuk mengimbangi mart dan swalayan modern yang menjejali tiap ‎sudut kota di seluruh Indonesia. Entahlah, perihal ini masih boleh diperdebatkan secara ‎terbuka.

Tapi tunggu dulu, sosok Guru Bangsa, Gus Dur, tiba-tiba datang dari dimensi lain berbisik ‎pelan dalam sebuah percakapan imajiner, semacam menitipkan nubuwwah tentang SDI-SI. ‎Dalam gaya tuturnya yang khas, Gus Dur menjelaskan bahwa SDI memiliki format ‎perjuangan yang praktis dan taktis untuk meningkatkan kemampuan sosial ekonomis ‎anggotanya seraya mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam berniaga. 

Transformasi dari ‎SDI ke SI memiliki spektrum yang lebih luas, yakni karakter ideologisnya yang diletakkan pada ‎wawasan kebangsaan dan kenegaraan. SI melihat situasi keterjajahan harus menjadi ikatan ‎dasar untuk bergerak secara kolektif melampaui sekat-sekat primordial. Gus Dur ‎menyebutnya dengan format perjuangan yang menyemesta. 

‎Belakangan ini, kehendak untuk bangkit dari kelompok-kelompok yang merasa pewaris Islam ‎paling sahih tentu tidak bisa dilepaskan oleh cara pandang atas sejarah. Mengenai ini, Soekarno ‎menggunakan istilah trimatra sejarah, yakni (1) masa lalu yang jaya (the glorious past), (2) masa kini ‎yang gelap/sulit (the dark present), dan (3) masa depan yang cerah (the golden future). ‎

Trimatra sejarah ala Sokarno bisa dipinjam sebagai kerangka analisis dalam membaca kondisi ummat Islam hari-hari ‎ini. Pertama adalah kecanduan terhadap romantisme “khilafah” (the glorious past), perasaan terlalimi ‎ di Idonesia (the dark present) dan terbentuknya NKRI bersyari’ah sebagai masa depan yang ‎menjanjikan kejayaan (the golden future).

Baca Juga:   Evolusi Dakwah: Era Rasulullah hingga Teknologi Informasi

Dari cara pandang itu, ummat Islam memanggul harapan akan keadilan dan ‎kesejahteraan, yakni untuk mewujudkan bumi Indonesia yang gemah ripah loh jinawi dan atau baldatun ‎toyyibubatun wa rabbun gofur. Sebab, menurut HTI, Indonesia adalah milik Allah. Meskipun dalam kenyataanya, sejak dulu hingga kini, dua jargon ini masih terasa “klise”. Ketika pembangunan tampak lancar, maka harus ada ‘tumbal’ yang digusur, misalnya. Itu hanyalah sebuah contoh. Selanjutnya silakan cari sendiri.

Kini, menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019, diskursus nasionalisme akan mewujud dalam realitas virtual ‎‎(media sosial), yakni melalui promosi calon-calon pejabat daerah lengkap dengan segala janji keadilan ‎dan kesejahteraan bagi rakyat. Melaui media sosial pula, otoritas dan citra para calon pemimpin ‎daerah dipoles sedemikian rupa oleh para pendukungnya, sesuatu yang belakangan barangkali disebut “hoax yang membangun”. Di lain sisi, sebagian pihak tak segan membunuh karakter paslon lain dengan fitnah dan rekayasa di media sosial. Semua ini tentu demi dan atas nama hasrat kuasa dan ‎kemenangan.

Akhirnya, proses demokratisasi dan keadaban politik Indonesia akan sangat bergantung pada ‎partisipasi elit-elit partai, tokoh-tokoh ormas, tokoh tokoh agama, para intelektual publik, kelas ‎menengah Muslim, generasi melineal dan tentunya seluruh rakyat Indonesia. Di tangan kita ‎semualah masa depan demokrasi dipertaruhkan.

Selamat menjelang tahun-tahun politik ‎‎2018 dan 2019!‎

Sudut Gowok, Yogyakarta, 08/01/2018‎ 

Ilustrasi: nu.or.id

BERIKAN KOMENTAR

Mohammad Said

Mahasiswa Program Doktoral, Konsentrasi Islamic Thought and Muslim Societies, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Nasionalisme, Kekuasaan dan Demokrasi

Choose A Format
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Image
Photo or GIF