Ketika Emak-emak Ngomongin Korupsi

Solusi paling konkret untuk memberantas korupsi adalah taubat berjama’ah seluruh wakil rakyat dengan mengembalikan dana yang dikorupsi. So wow!


Setelah rampung memanjat percakapan lumayan panjang di salah satu grup Whassap perihal seorang bakal calon kontestan Pilkada Pamekasan 2008 yang tersangkut kasus korupsi, saya jadi tak kuasa mendiamkan keyboard laptop. Mumpung hujan lagi deras dan si bayi tidur lelap, barangkali ada sedikit ilham yang mau datang meski sejak awal, saya tak tahu tulisan ini akan mengarah ke mana dan mampir ke mana saja.

Korupsi yang dikategorikan sebagai extraordinary crime memang penyakit peradaban zaman now, bahkan bisa jadi prasyarat setiap babakan sejarah. Mau bentuk negaranya bagaimana, sistem pemerintahannya seperti apa, korupsi toh tetap berpotensi nunut, meski skala satu dan lainnya bisa dipastikan berbeda.

Belakangan, korupsi terasa semakin dekat setelah beberapa drama penjemputan hingga penangkapan sekian oknum aparat daerah menghiasi obrolan tukang sayur hingga forum ilmiah. Korupsipun tak lagi hanya menjadi berita di televisi atau koran, akan tetapi menghuni pikiran rakyat kecil yang sebenarnya tidak terlalu peduli bagaimana tabiat para wakil mereka yang terhormat.

Bermain-main dengan Definisi

Kalau boleh bermain-main dengan definisi, dalam maknanya yang paling sederhana dan universal, saya meletakkan korupsi sebagai lawan dari amanah, salah satu sifat wajib para utusan yang saya pelajari sejak TK. Korupsi, dengan demikian, berarti tidak amanah. Karena ruang lingkupnya luas, tentu saja konsep korupsi dan amanah ini tidak melulu berkait soal kekuasaan dan atau jabatan.

Hemat saya, siapapun yang menggunakan ‘fasilitas’ tidak semestinya, secara otomatis berarti melakukan korupsi. Fasilitas anggota tubuh yang ‘dipakai’ tidak pada tempat dan porsinya,  fasilitas umur dan waktu yang disia-siakan dan seterusnya.  Datang terlambat, tidak memenuhi janji, tidak memenuhi undangan, menunggak iuran kos, melebihi deadline, pakai handphone di sela-sela forum, buang sampah seenaknya dan hal-hal kecil lain juga bisa dikategorikan korupsi.

Baca Juga:   Ketika Kita Masih di Zaman di Mana Sosial Menentukan Apa Pekerjaan Laki-laki dan Perempuan

Ketika menulis ini, saya juga jadi mengingat istilah corrupted yang biasa muncul di bahasa pemrograman atau komputer. File atau data yang corrupted biasanya adalah data yang terkena virus, berkurang ukurannya, tidak bisa diakses, berwujud tapi tak berguna atau keadaan lain yang membuat informasi penting di dalamnya tidak bisa diselamatkan. Dari sini, semakin yakinlah saya bahwa pemicu maupun dampak korupsi bisa berkait dan menimpa siapa saja.

Nah karena semua orang bisa memiliki pandangan dan pengertian yang berbeda dalam menafsirkan satu kata ini, negarapun ambil bagian dengan merumuskan definisi yang clear and distinct. Dibikinnya juga tidak main-main, yakni lewat lembaga yang juga didirikan khusus untuk memberantas wabah ini. Dari sini, tampak bahwa korupsi memang di(spesial)kan. Ada lembaga pemberantasannya sendiri, ada pasalnya sendiri, ada pengadilannya sendiri, bahkan ada lapasnya sendiri. Lalu, apakah koruptor adalah orang spesial?

Dalam konteks korupsi versi negara—atau katakanlah KPK—jawabannya adalah YA. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkait dengan korupsi hanya mengurusi aktivitas yang ada hubungannya dengan hajat hidup orang banyak dan umumnya dilakukan pejabat publik. Ketentuan lainnya bahkan mengatur jumlah minimal besaran transaksi. Barangkali pemerintah sadar bahwa korupsi kelas teri jumlahnya tak terhingga (sambil-sambil mengingat simbol matematikanya kaya gimana) sehingga tidak mungkin diurusi satu persatu agar anggaran dan energi negara tak habis untuk satu hal tersebut saja.

Potensi (dan Jejak) Korupsi Masing-masing Kita

Salah satu yang menarik dalam pasal-pasal korupsi adalah perihal transaksi suap. Hukuman bagi praktik ini berlaku tidak hanya bagi orang yang disuap, akan tetapi juga orang yang menyuap. Al-rasyi wa al-murtasyi fi al-Nar, kalau kata hadis. Logika dasar mengatakan bahwa seperti halnya pernikahan, ia hanya mungkin terjadi ketika ada dua mempelai. Selain itu, kembali ke atas, harus ada unsur mengganggu kepentingan publik, sehingga transaksi ‘suap’ yang terjadi agar si A (yang disuap) merestui anaknya berhubungan dengan B (yang menyuap) bukan merupakan ‘garapan’KPK.

Baca Juga:   Membangun Mental Jujur dan Anti Korupsi Sejak Dini

Lebih jauh, yang bisa terciduk dalam kasus suap tidak hanya penyuap dan yang disuap, akan tetapi juga rekomendator—atau mediator—antara keduanya. Dengar-dengar, alur demikianlah yang menjerat Bupati Pamekasan Ah. Syafi’ie ke dalam kasus suap di tengah kepemimpinan periode keduanya. Cerita ini tentu cukup disayangkan utamanya bagi saya pribadi, warga baru Pamekasan, yang terlanjur menyukai senyum teduh nan sederhana Bapak Bupati.

Selain kasus Bapak Bupati, KPK juga tengah memroses oknum aparat desa tetangga atas dugaan korupsi Raskin alias Beras untuk Rakyat Miskin. Di desa tempat saya tinggal, distribusi beras bantuan semacam itu terbilang sangat lancar. Dalam sepekan, kami tak jarang kebagian jatah dua kali untuk menjemput satu gantang beras dengan menukar delapan ribu rupiah. Sebagai warga yang merasakan langsung dampak positif program ini, alih-alih marah, saya justru kasihan dan simpati pada sang aparat desa sebelah.

Bukan apa-apa, saya berkeyakinan bahwa baik Bapak Bupati, si balon kontestan Pilkada, si aparat desa dan mereka yang tertangkap atau tengah diproses KPK adalah pihak yang lagi apes saja. Selain mereka, ada ratusan bahkan ribuan koruptor yang masih berkeliaran bebas meski sedikit—atau banyak—ketar-ketir jangan-jangan episode OTT (Operasi Tangkap Tangan) telah dimulai, hanya saja belum disadari. Seorang sumber terpercaya yang tidak mau dipublikasikan identitasnya sempat bercerita bahwa pasca OTT Bapak Bupati, tidak sedikit ‘orang pintar’ yang menerima pesanan agar rencana OTT lain digagalkan lewat jalur supranatural. What does it imply? Kalau kata soal TOEFL ITP.

Baca Juga:   Mewujudkan Islam Ramah Bukan Marah-Marah

Saya tak mungkin melupakan informasi off the record beberapa karib bahwa korupsi, nilep dana bantuan, nota kosongan, anggaran fiktif dan hal-hal semacamnya adalah kebiasaan yang hampir menjadi kewajaran dalam sistem mapan yang tak mungkin dilawan. Dan itu ada di mana-mana. Ini juga kemudian mengingatkan pada sebuah seminar anti-korupsi yang saya hadiri semasa mahasiswa. Salah satu pembicaranya adalah anggota DPR Pusat yang dengan mencengangkan berkata bahwa solusi paling konkret untuk memberantas korupsi adalah taubat berjama’ah seluruh wakil rakyat dengan mengembalikan dana yang dikorupsi. So wow!

Hal lain yang membuat saya tak bisa untuk tak iba adalah karena nila setitik yang merusak sebelanga susu. Selain melakukan korupsi, mereka yang apes tersebut tentu bukan tak pernah melakukan hal-hal baik dalam kepemimpinannya. Hanya saja, dan sangat sayang sekali, segala jejak rekam positif tersebut jadi terhapus lunas gara-gara  kasus korupsi.

Tanpa mengurangi apresiasi sedikitpun terhadap kerja KPK yang all out, saya kira ‘kurikulum’ pemberantasan korupsi harusnya memang dimulai dari pikiran, sedini mungkin dan dari hal terkecil. Jika KPK kebagian tugas menindak koruptor kelas kakap, maka masing-masing kita berkewajiban melumpuhkan potensi-potensi koruptor dalam diri sendiri, juga anak-anak kita yang kelak akan menulis sejarah masanya sendiri. Ini, misalnya, bisa kita mulai dengan mengembalikan kelebihan uang kembalian dari bakul pasar maupun tukang sayur.

BERIKAN KOMENTAR

Ketika Emak-emak Ngomongin Korupsi

Choose A Format
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Image
Photo or GIF