Benang Merah Politik dan Agama (Islam)

Negara (pemimpin) adalah pelindung bagi mereka yang tidak memiliki pelindung.


Salah satu fungsi negara adalah sebagai wadah atau sarana untuk  menjamin, melayani, melindungi dan mengarahkan seluruh elemen yang ada  dalam bingkai kenegaraan baik rakyat sebagai warga negara, keutuhan  wilayah, pelestarian seluruh kekayaan negara juga mempertahankan  kestabilan pemerintahan serta menjaga kedaulatan.

السلطان ولي من لا ولي له (اخرجه أصحاب السنن غير النسائي)

Negara (pemimpin) adalah pelindung bagi mereka yang tidak memiliki pelindung.

Dalam  konteks Indonesia sesuai dengan rumusan yang telah disepakati bersama  oleh para pendiri bangsa termasuk di dalamnya adalah ulama’ dibentuk  negara kesatuan republik indonesia dengan pancasila sebagai dasar  negara. Dalam buku “Negara Paripurna”, Yudi Latif mengutip pernyataan  Soekarno: “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang,  bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan karya, tetapi  kita mendirikan negara semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk  satu”.

Presiden pertama Indonesia mengisyaratkan bahwa  Negara Indonesia ini merdeka salah satunya untuk kemakmuran rakyatnya  dengan persatuan di dalamnya, ini yang mendasari negara Indonesia  merupakan Negara Kesatuan, dimana kekuasaan terletak pada pemerintah  pusat dan tidak pada pemerintah daerah.

Namun pemerintah pusat  mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah  berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi),  tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah  pusat.

Dari teori kekuasaan kita mengenal pembagian kekuasaan  berdasarkan fungsinya, seperti yang dikemukakan Jhon Locke yang membagi  fungsi negara atas tiga fungsi, yakni: Fungsi Legislatif untuk membuat  peraturan, Fungsi Eksekutif untuk melaksanakan peraturan, dan Fungsi  Federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan  damai, dan menurut Jhon Locke fungsi mengadili termasuk dalam tugas  eksekutif.

Baca Juga:   Evolusi Dakwah: Era Rasulullah hingga Teknologi Informasi

Lalu teori pembagian kekuasaan Jhon Locke disempurnakan oleh  Montesquieu yang kita kenal dengan Teori Trias Politika, dimana membagi  kekuasaan berdasarkan tiga fungsi, yaitu: Fungsi Legislatif untuk membuat Undang-Undang, Fungsi Eksekutif untuk  melaksanakan Undang-Undang, dan Fungsi Yudikatifuntuk mengawasi agar  semua peraturan ditaati (Fungsi Mengadili), menurut Mountesquieu fungsi federatif yang dikemukakan oleh Jhon Locke disatukan dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri (Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Dalam fiqh diatur, para penyelenggara negara apapun namanya harus memegang prinsip;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Sistem  pemerintahan hanyalah wasilah (media) sedangkan ghoyah (tujuan)  terpenting adalah terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran yang  berkeadilan dan berketuhanan. Maka utk meraih tujuan tersebut dua hal  yang perlu di perhatikan;

Pertama, pemerintah harus adil dan amanah

(إِنَّ  اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا  وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ  اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) [Surat An-Nisa’ 58]

وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة أحدها العدالة على شروطها الجامعة (الأحكام السلطانية في الولايات الدينية ص ٦)

Kedua, pemimpin  adalah pelanjut tugas pokok kenabian yaitu menjaga agama dan mengatur  dunia. Maka dibutuhkan pemimpin yang berani, memiliki jiwa besar yang  tidak putus asa dan bisa menerima kritikan dan nasehat orang lain.

Sebagaimana yang dicontohkan Abu Bakar ketika di bai’at sebagai khalifah :

Baca Juga:   Kisah Khaulah Binti Tsa’labah dan Turunnya Surah Al-Mujaadilah

أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإ أسأت فقوموني

Wahai  rakyat sekarang aku telah resmi menjadi pemimpin bagi kalian dan aku  bukanlah yang terbaik maka apabila nanti kepemimpinanku baik maka  bantulah aku tapi bila bila sebaliknya maka luruskanlah aku. (Jami’ al Masaanid wa al-Marasiil: juz 13 hal 85).

السِّيَاسَةُ  مَا كَانَ مِنْ الْأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ النَّاسُ مَعَهُ أَقْرَبَ  إلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ ، وَإِنْ لَمْ يُشَرِّعْهُ  الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ ؛  فَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ ” لَا سِيَاسَةَ إلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ ”  أَيْ لَمْ يُخَالِفْ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَصَحِيحٌ ، وَإِنْ  أَرَدْتَ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَغَلَطٌ وَتَغْلِيطٌ لِلصَّحَابَةِ ؛

Syaikh Abul wafa ibnu ‘Aqil Al Hanbali berkata : As  Siyaasah (politik) adalah aktivitas yang memang melahirkan maslahat  bagi manusia dan menjauhkannya dari kerusakan sekalipun belum diatur  oleh Rasulullah Saw dan wahyu Allahpun belum menyinggungnya. Jika yang  Anda maksud “politik harus sesuai syariat” adalah politik tidak boleh  bertentangan dengan nash (teks) syariat, maka itu benar. Tetapi jika  yang dimaksud adalah politik harus selalu sesuai teks syariat, maka itu  keliru dan bertentangan dengan yang dilakukan para sahabat. (I’lamul Muwaqi’in, 6/26. Syamilah).

Pernyataan  di atas ingin menjelaskan bahwa politik dan Islam tak terpisahkan  karena dalam sejarah, agama Islam adalah agama yang pernah hadir dalam  sebuah institusi negara. Islam mampu menjadi ideologi, pandangan hidup,  arah dan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Islam dengan  seperangkat fikroh dan thoriqoh (ide, peraturan dan  tata cara pelaksanaannya) telah memberikan pengaturan yang jelas tentang  masalah hubungan antar pemeluk agama. Atas dasar ikatan aqidah ini,  Islam menyatukan manusia diseluruh dunia lintas bangsa, ras, dan warna  kulit.

Baca Juga:   Revolusi Media (Sosial) dan Legitimasi Keulamaan

Berkaitan dengan masalah ini, Imam al-Ghazali berkata. “Karena  itu, dikatakanlah bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar.  Dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah  penjaganya. Segala sesuatu yang tidak punya pondasi niscaya akan roboh  dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga niscaya akan musnah.” (Al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd, hlm. 199).

Tapi  bila agama hanya digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek  memenangkan pemilu sangatlah keliru, Apalagi kemudian setelah menang  pemilu, agama ditinggalkan seperti yang selama ini terjadi. Tradisi  elit-elit politik cenderung mendadak Islami menjelang pemilu. Mulai dari  pakai kopiah, sholat jum’at , sampai kunjungan ke pesantren dan majelis  ta’lim. Rakyat membutuhkan pemimpin bukan sekedar sholih secara ritual.  Tapi pemimpin sholih secara politik, pemimpin yang mau menerapkan  ajaran Nabi yang Rahmatan lil ‘alamiin pemimpin yang mau mencampakkan  ideologi dan sistem kapitalisme.

Prof Abd A’la ( Guru Besar  Sejarah Pemikiran Politik Islam sekaligus mantan Rektor Universitas  Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ) menegaskan “Agama seharusnya  menjadi dasar umatnya untuk bersiyasah atau berpolitik, bukan sekadar  dijadikan alat. Agama yang mengajarkan kemanusiaan dan kebaikan harus  menjadi dasar dan tujuan berpolitik umat, bukan dijadikan alat,” ujarnya. Jika  cara berpolitik itu tidak selaras dengan tujuan agama, dia memastikan  tujuan berpolitik kelompok tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi  umat manusia, lanjutnya!

BERIKAN KOMENTAR

M Musleh Adnan
Muballigh Madura yang kini menetap di Pamekasan. Disayang dan menyayangi masyarakatnya.

Benang Merah Politik dan Agama (Islam)

Choose A Format
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Image
Photo or GIF